Krisis Ukraina Berlanjut 14 Mei 2014 : Referendum di Donetsk dan Luhansk, Ukraina

Rusia Hormati Hasil Referendum Ukraina

Referandum di Donetsk, Ukraine, 11 Mei 2014..jpg

Rusia mengatakan, pihaknya menghormati kehendak rakyat dalam referendum baru-baru ini di daerah Donetsk dan Luhansk, Ukraina, sambil menyerukan pelaksanaan hasil referenfum tanpa kekerasan.

Pernyataan ini dirilis pada Senin (12/5/14), sehari setelah dua wilayah Ukraina timur mengadakan referendum kemerdekaan dari Ukraina.

"Di Moskow, kami menghormati kehendak rakyat daerah Donetsk dan Luhansk serta  mengharapkan implementasi praktis hasil referendum dengan cara beradab, tanpa ada kekerasan dan melalui dialog," demikian pernyataan Kremlin.

Sebelumnya, Presiden interim Ukraina Oleksandr Turchynov mengecam referendum tersebut dan menyebut pemungutan suara itu lelucon tanpa dasar hukum.

Pada hari Minggu (11/5/14), warga di dua wilayah timur mengambil bagian dalam referendum lokal tentang status mereka. Aktivis pro Rusia mengatakan, hampir 90 %  pemilih di Donetsk mendukung kemerdekaan dari Ukraina. Sekitar 75 % warga yang berhak memilih berpartisipasi dalam referendum itu. Sementara di Luhansk, hasil referendum akan diumumkan hari Senin mendatang. Diperkirakan, hasilnya juga akan seperti di Donetsk.

 

Uni Eropa Tolak Hasil Referendum Ukraina Timur

Referendum 11 Mei ((Reuters/Marko Djurica))

Uni Eropa mengatakan tidak akan mengakui hasil referendum sepihak yang digelar pemberontak pro-Moskow di Ukraina timur pada hari Minggu, seraya menyebutnya ilegal.

"Yang disebut referendum di ... bagian wilayah Luhansk dan Donetsk itu ilegal dan kami tidak mengakui hasilnya. Mereka yang menyelenggarakan referendum itu tidak memiliki legitimasi demokratis," kata Maja Kocijancic, juru bicara kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton, dalam komentar e-mailnya kepada Reuters.

Ia mengatakan, penyelenggaraan referendum itu berlawanan dengan tujuan dari kesepakatan yang dicapai oleh Ukraina, Rusia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat bulan lalu yang dimaksudkan untuk meredakan krisis Ukraina. (IT/trust.org/rj)

Rusia Tolak Pembicaraan Gas dengan Kiev Sampai Hutang Dibayar

Alur gas Rusia di Ukraina.jpg

Rusia bersikukuh tidak akan mengadakan pembicaraan baru dengan pemerintah interim Ukraina tentang harga gas alam selama Kiev tidak membayar utang untuk pasokan sebelumnya.

"Kami ingin kewajiban kontraknya harus dipenuhi .... untuk melanjutkan pembicaraan, utang harus dibayar," kata Wakil Menteri Energi Rusia Anatoly Yanovsky kepada wartawan, Senin (12/5/14).

Pernyataan itu diutarakan empat hari setelah Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengumumkan bahwa raksasa gas negara Gazprom hanya akan memasok gas ke Ukraina yang telah dibayar di muka sejak awal Juni 2014.

Menurut laporan media setempat, total utang gas Ukraina ke Moskow saat ini lebih dari $ 3,5 miliar.

Kiev sendiri menolak menyelesaikan tagihan gas yang terlambat dan mengatakan Rusia meningkatkan harga dua kali lipat setelah protes Februari yang mengakibatkan penggulingan mantan presiden Ukraina, Viktor Yanukovych.

Bulan lalu, perusaahaan raksasa gas, Gazprom menaikan harga untuk konsumen Ukraina sebensar USD 485 per 1.000 meter kubik dari USD 268 untuk kuartal pertama 2014.

Selain itu, dalam sebuah surat kepada 18 negara-negara Eropa pada tanggal 10 April, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan, Gazprom akan terpaksa menghentikan secara total atau sebagian pengiriman gas alam jika Kiev gagal membayar utangnya ke Moskow.

Rusia menyediakan sekitar setengah dari gas Ukraina, dan 30 persen dari total permintaan gas Eropa dengan pipa utama yang melintasi wilayah Ukraina.[IT/r]

 

Reff : Islam Times